Bab II
Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 6
Pembentukan Organisasi

Organisasi Lokal dibentuk pada setiap Dati II atau pada Dati II tertentu dapat dibentuk sampai tingkat Kecamatan dengan jumlah anggota minimal 50 (lima puluh) orang dan / atau atas Kebijaksanaan Ketua ORARI Daerah.

1. Nama Organisasi adalah ORARI Lokal dengan nama tempat / Lokal.

2. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah.

3. Organisasi Daerah dapat dibentuk pada tiap Dati I apabila terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal.

4. Nama Organisasi adalah ORARI Daerah dengan nama Daerah. Pembentukan ORARI Daerah baru ditetapkan oleh Ketua Umum ORARI.

5. Pembentukan Organisasi dilaporkan secara beranting kepada Organisasi tingkat di atasnya.

Pasal 7
Pembentukan Dewan Pengawas
dan Penasehat dan Pengurus

1. Dewan Pengawas dan Penasehat (DPP), Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Administrasi, Ketua Bidang Operasi, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, diangkat oleh Munas, sedangkan Pengurus Pusat yang lainnya diangkat oleh Ketua Umum ORARI yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. DPP, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Bidang Administrasi, Ketua Bidang Operasi, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Daerah / Lokal, diangkat oleh Musda / Muslok, sedangkan Pengurus ORARI Daerah / Pengurus ORARI Lokal yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Daerah / Ketua ORARI Lokal yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Daerah/Pengurus ORARI Lokal ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun / 3 (tiga) tahun.

3. ORARI Daerah dan ORARI Lokal dapat mengangkat pelindung.

4. Susunan Pengurus lengkap dan pengangkatan Pelindung dilaporkan secara beranting kepada Pengurus Pusat.

5. Jabatan rangkap DPP dan Pengurus diperlukan izin dari tiap Ketua Organisasi tingkat yang berkepentingan.